Langkah ini diambil setelah munculnya berbagai indikasi di lapangan bahwa sejumlah program ketahanan pangan diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami tidak ingin dana ketahanan pangan hanya jadi formalitas di atas kertas. Kalau ada yang tidak sesuai, kami akan buka secara terang benderang,” tegas Alfred.
Ia menegaskan bahwa pengecekan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bantuan pertanian, peternakan, hingga seluruh program yang dibiayai dari dana ketahanan pangan desa.
“Kalau ditemukan kegiatan fiktif, mark-up anggaran, atau program yang tidak berjalan, kami tidak akan ragu membawa ini ke ranah hukum,” lanjutnya.
Menurut Alfred, pengelolaan dana desa harus berlandaskan transparansi dan tanggung jawab, mengingat anggaran tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
“Kami ingatkan, dana ini bukan milik pribadi. Ini uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada yang bermain-main,” ujarnya dengan nada serius.
Sebagai bentuk komitmen, LSM LPKN Soppeng juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan penyimpangan dana desa, khususnya di sektor ketahanan pangan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara dapat dikenakan sanksi pidana berat.
“Kami akan kawal ini sampai tuntas. Jika ada indikasi pelanggaran, kami pastikan akan dilaporkan ke aparat penegak hukum,” tutup Alfred.
Langkah investigasi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pemerintah desa agar lebih transparan, profesional, dan serius dalam mengelola dana ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar