Soppeng -Asatu.my.id
Proyek renovasi Kantor Lurah Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, yang menyedot anggaran fantastis Rp345 juta, kini menuai sorotan tajam publik. Hasil proyek dinilai jauh dari harapan, bahkan disebut-sebut "tidak pantas" jika dibandingkan dengan besaran dana yang dihabiskan.
Yang lebih mencengangkan, muncul dua versi informasi soal pelaksanaan proyek. Lurah Botto, H. Nadir, saat dikonfirmasi menyebut bahwa pengerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Namun, sumber lain justru menyebut proyek ini merupakan hasil tender resmi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Soppeng.
Mana yang benar? Atau... apakah ini skenario yang disengaja untuk mengaburkan jejak anggaran?
Upaya konfirmasi kepada Puji, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Soppeng, tak membuahkan hasil. Pesan WhatsApp yang dikirim oleh media tidak dibalas, menambah tanda tanya besar soal transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Ketua LSM LPKN Soppeng, Alfred, pun angkat suara. Dalam pernyataannya, ia menyatakan dugaan kuat terjadinya penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut.
“Kami menduga ada permainan besar dalam proyek ini. Nilai Rp345 juta terlalu besar untuk hasil yang sangat biasa. Kami akan segera melayangkan laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum,” tegas Alfred.
Situasi ini menjadi tamparan keras terhadap tata kelola anggaran publik di tingkat kelurahan. Ketika rakyat masih berjuang memulihkan ekonomi pascapandemi, pemborosan atau bahkan penyalahgunaan anggaran seperti ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik.
Kini publik menanti: Apakah aparat hukum akan bergerak? Apakah DPRD Soppeng akan bersuara? Atau justru semua pihak memilih bungkam, menutupi borok yang mulai tercium busuknya?
Rakyat butuh jawaban. Bukan pembelaan kosong.
0 Komentar